RPP PKN Kelas IV

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

Nama Sekolah     :   SDN I Bangsri

Mata Pelajaran    :   Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas                     :   IV (Empat)

Semester               :   I (Satu)

Alokasi Waktu   :  4 x 35 menit (2 pertemuan)

Standar Kompetensi**

1. Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan.

Kompetensi Dasar

1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan.

A.    Tujuan Pembelajaran

 Melalui diskusi tentang Pemerintahan Desa, siswa dapat menjelaskan lingkungan desa secara Tanggung jawab ( responsibility )

• Siswa dapat menyebutkan perangkat desa.
• Siswa dapat menyebutkan sumber keuangan desa.
• Siswa dapat menjelaskan lingkungan kelurahan.
• Siswa dapat menyebutkan perangkat kelurahan.
• Siswa dapat menyebutkan sumber keuangan kelurahan.
• Siswa dapat menjelaskan lingkungan kecamatan dan menyebutkan perangkatnya.

v Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ) ,    Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ), Integritas ( integrity ), Peduli ( caring ), Jujur ( fairnes ) dan Kewarganegaraan ( citizenship )

B.     Materi Ajar

•  Desa.
•  Kelurahan.
•  Kecamatan.

Desa di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.
Kewenangan desa adalah:

• Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
• Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
• Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
• Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb:

1. Bertakwa kepada Tuhan YME
2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
4. Berusia paling rendah 25 tahun
5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
6. Penduduk desa setempat
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
8. Tidak dicabut hak pilihnya
9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keuangan desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas:

• Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
• Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
• bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
• bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
• hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
• Pinjaman desa

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Lembaga kemasyarakatan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pembentukan Desa ( Pembagian Administratif Desa)

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.
Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen,

Pembagian Administratif Padukuhan (Dusun)

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan , yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah.
Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan tidak memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Pembagian administratif Indonesia

Tingkat provinsi

Provinsi Daerah khusus • Daerah Istimewa

Tingkat kabupaten/kota

Kabupaten • Kota Kabupaten administrasi Kota administrasi • Kota otonom Kota kecamatan

Tingkat kecamatan

Kecamatan • Distrik

Tingkat kemukiman

Mukim (khusus Aceh)

Tingkat kelurahan/desa

Kelurahan • Desa Nagari • Kampung • Gampong • Pekon

Kecamatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.
Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Papua disebut dengan istilah "Distrik".

C.    Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Pendekatan kontekstual.

Pendekatan Cooperative Learning.

Diskusi dengan teman sebangku.

Penugasan.

D.    Langkah-langkah Kegiatan

Pertemuan Pertama dan Kedua

§  Kegiatan Awal

Apersepsi :

–     Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing untuk mengawali pelajaran.

motivasi  :

–     Mengajak siswa bertanya jawab tentang kegiatan apa saja yang dilakukan pada pagi hari sejak bangun tidur sampai anak berangkat ke sekolah.

–     Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang di lingkungan mana siswa hidup.

–     Mengajak siswa untuk menyebutkan lingkungan pemerintahan dari tingkatan yang paling kecil (desa, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya) yang dibimbing oleh guru. Tanya jawab ini dikaitkan dengan sistem pemerintahan (desa, kelurahan, dan kecamatan) yang akan dibahas.

§  Kegiatan Inti

& Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

• Semua siswa diminta untuk menyebutkan tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi), secara Dapat dipercaya ( Trustworthines), dan perhatian ( respect ),
• Guru bercerita tentang bacaan dalam buku.
• melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;
• menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain;
• memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; secara Peduli ( caring ), Jujur ( fairnes ) dan memiliki nilai Kewarganegaraan ( citizenship )
• melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan
• memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

• Bertanya jawab tentang pemerintahan dari tingkatan pemerintahan yang paling kecil, misalnya: pemerintahan terendah ada pada desa atau kelurahan; lalu, beberapa desa atau kelurahan digabungkan ke dalam suatu kecamatan; lalu, beberapa kecamatan digabungkan ke dalam kota atau kabupaten; dan seterusnya.
• Menyimak pemahaman pengertian desa/kelurahan/kecamatan, termasuk perangkat-perangkatnya.
• Mengajak siswa menyimak “Saya Tambah Pandai” untuk menambah wawasan.
• Mengajak siswa untuk berdiskusi melalui “Pertanyaan Pemahaman”.
• Menugaskan siswa untuk memberikan laporan hasil pengamatan tentang materi yang dibahas setelah melakukan kunjungan-kunjungan ke kantor instansi.
• Mengajak siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku kerja/buku paket PKn
• membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;
• memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
• memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
• memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
• memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
• memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok;
• memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
• memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan.

Konfirmasi

•  Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
• memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,
• memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
• memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
• memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
• berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar;
• membantu menyelesaikan masalah;
• memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi;
• memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
• memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.  

Kegiatan Penutup
      Dalam kegiatan penutup, guru:

• F bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  pelajaran;
• F melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
• F memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
• F merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
• F menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

E.     Sumber/Bahan Belajar

• Buku paket (Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas IV, terbitan Narasumber umum.)
• Orang tua.
• Teman.
• Lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dst.

F.     Penilaian
 

A.    Penilaian

Indikator Pencapaian Kompetensi	Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen	Instrumen/ Soal
§ Menjelaskan lingkungan desa. § Menyebutkan perangkat desa. § Menyebutkan sumber keuangan desa § Menjelaskan lingkungan kelurahan. § Menyebutkan perangkat kelurahan. § Menyebutkan sumber keuangan kelurahan. § Menjelaskan lingkungan kecamatan dan menyebutkan perangkatnya.	Tugas individu	§ Penilaian lisan § Penilaian unjuk kerja (keberanian untuk menyampaikan pendapat) § Penilaian tulisan § Penilaian sikap (pengamatan perilaku) § Penilaian tulisan § Penilaian sikap (pengamatan perilaku)	§ Mengapa pemerintah desa dapat memanfaatkan kekayaan desa sebagai dana penyelenggaraan pemerintah desa? § Mengumpulkan laporan dan mencatat hasil diskusi: mengapa bantuan pihak ketiga atau sumber lain kepada kelurahan harus bersifat tidak mengikat dan sah? § Mengumpulkan laporan dan mencatat hasil diskusi: mengapa semua perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat? Mengapa camat mendapatkan gaji dari pemerintah?

Format Kriteria Penilaian      

&  Produk ( hasil diskusi )

No.	Aspek	Kriteria	Skor
1.	Konsep	* semua benar * sebagian besar benar * sebagian kecil benar * semua salah	4 3 2 1

&  Performansi

No.	Aspek	Kriteria	Skor
1. 2.	Pengetahuan Sikap	* Pengetahuan * kadang-kadang Pengetahuan * tidak Pengetahuan * Sikap * kadang-kadang Sikap * tidak Sikap	4 2 1 4 2 1

 Lembar Penilaian

No	Nama Siswa	Performan		Produk	Jumlah Skor	Nilai
		Pengetahuan	Sikap
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

   CATATAN :

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.

@ Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remedial.

                                                                                       

Bangsri, _________________

Mengetahui                                                                             

  Kepala Sekolah                                                   Guru Kelas IV

  ..................................                                            ..................................

  NIP :                                                                     NIP :